Minggu, 06 November 2011

teori sosiologi hukum


teori-teori dalam sosiologi hukum bersifat komprehensif, yaitu memberikan penjelasan yang lebih luas dan menyeluruh terhadap suatu fakta atau kenyataan yang terjadi dikaitkan dengan kaidah-kaidah yang ada. 

Teori-teori tersebut dibangun untuk memberikan penjelasan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan, seperti sebab-muabab, asal-usul social dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan tersebutadalah rangkaian pertanyaan sosiologis tidak dapat dijawab dengan hanya berdasarkan pada dogma-dogma atau doktrin-doktrin yang dibangun untuk menguatkan aspek legal formal yang ada yaitu perundang-undangan.

Teori sosiologi hukum memberikan pencerahan untuk menjawab berbagai macam permasalahan hukum pada sifat abad ke-20. Hal ini disebabkan permasalahan-permasalahan hukum pada abad ke-dua puluh terlalu besar dan rumit untuk dapat dijawab oleh teori hukum legal-positivistik. Pada abad ini pula, semakin banyak orang yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam dan lebih jauh dari sekedar aspek yuridisnya saja, tetapi telah memasuki sosiologis yang mempengaruhinya.

Berikut ini adalah beberapa teori sosiologi hukum yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sosiolog yang berhasil dirangkum oleh penulis dalam makalah ini, antara lain, yaitu:

Teori Klasik (Aliran Sociological Jurisprudence) 

Eugen Ehrlich, seorang professor Austria termasuk sosiolog hukum pada era klasik. Pada tahun 1913, Ehrlich menulis buku berjudul “Fundamental Principles of the Sociology of Law”. Ia terkenal dengan konsep “living law”, yaitu adanya pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Konsep ini menekankan bahwa, hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, atau dengan apa yang disebut oleh para antropolog sebagai pola-pola kebudayaan (culture patterns).

Ehrlich mengatakan, bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan judikatif ataupun ilmu hukum, tetapi terletak di dalam masyarakat itu sendiri.

Kebaikan dari analisis Ehrlichterletak pada usahanya untuk mengarahkan perhatian para ahli hukum pada ruang lingkup sistem sosial, dimana akan ditemukan kekuatan-kekuatan yang mengendalikan hukum. Teori Ehrlich pada umumnya berguna sebagai bantuan untuk memahami hukum dalam konteks sosial. Akan tetapi, kesuitannya adalah unutk menentukan ukuran-ukuran apakah yang dapat digunakan untuk menentukan suatu kaidah hukum yang benar-benar merupakan hukum yang hidup (dan dianggap adil dalam masyarakat).    

Teori Hukum Posivistik

Pendekatan hukum positivistik, normatif, legalistik, formalistik.

Pendekatan ini lebih melihat hukum sebagai bangunan norma yang harus dipahami dengan menganalisa teks atau bunyi undang-undang atau peraturan yang tertulis. Dalam rangka mempelajari teks-teks normatif tersebut maka yang menjadi sangat penting untuk menggunakan logika hukum (legal reasoning) yang dibangun atas dasar asas-asas, dogma-dogma, doktrin-doktrin, dan prinsip-prinsip hukum terutama yang berlaku secara universal dalam hukum (modern).

Dalam kenyataannya pendekatan ini memiliki kelemahan atau kekurangan karena tidak dapat menjelaskan kenyataan-kenyataan hukum secara memuaskan, terutama ketika praktek hukum tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang tertulis, seperti ketika  prinsip hukum undang-undang menyatakan bahwa hukum tidak boleh berlaku diskriminatif atau equality before the law, hukum tidak boleh saling bertentangan, siapa yang bersalah harus dihukum, hukum harus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh dan sebagainya, namun kenyataannya terdapat  kesenjangan (gap atau diskrepansi) dengan kenyataan hukum yang terjadi.

Neo positivisem

Teori weber: Tingkat rasionalitas sebuah masyrakat akan menentukan warna hukum dalam masyarakat itu. Ia membagi teroinya kepada tiga yaitu :
  1. substantif irasional
  2. substansif dengan sedikit kandungan rasional ;
  3. rasional penuh.

Tipe pertama melekat pada masyarakat yang masih dikuasai oleh masyarakat yang masih dikuasai alam pikiran mitis  yang serba alamiah dan naluriah ; Tipe kedua dimiliki oleh masyarakat tradisi yang bertopang pada adat dan kebiasaan tradisional. Sedangkan tipe ketiga, menjadi ciri masyarakat maju dan modern sebagaimana di dunia barat  saat itu

Masing-masing tingkatan tersebut memberi ciri pada hukumnya. 
Pada tingkat substantive irasional  hukum tampil dalam wujud yang informal irasional. Hukum hanya berupa intuisi tanpa aturan. Pada tipe yang substantive dengan sedikit kandungan rasional hukum mewajah dalam bentuk informal rasional berupa aturan hukum yang selalu informal. Pada tipe yang formal rasional hukum sudah mengambil dalam bentuk aturan – aturan rinci, khusus dan terkodifikasi.

  • Rheinstein, menurunkan tipologi Weber secara ringkas sebagai berikut :
  • Irasional : yaitu tanpa dipandu oleh aturan – turan hukum ;
  • Rasional :  dipandu oleh aturan-aturan umum;
  • formal  : secara ekstrinsik  yaitu dengan menganggap bahwa suatu kepentingan itu berasal dari kejadian-kejadian eksternal yang dapat diamati oleh indera.
  • Secara logis : yaitu dengan mengekspresikan / mengungkapkan aturan-aturan dengan penggunaan konsep-konsep abstrak yang diciptakan oleh pemikiran hukum itu sendiri dan difahami sebagaimana suatu sistem yang lengkap.


Positivisme Hukum

  1. Berkembang pesat pada abad IX sejalan denga tumbuhnya konsep negara-negara modern ;
  2. sistem trias politika yang  membagi kekuasaan negara menjadi tiga dan kekuasaan legislative memproduksi hukum sebanyak mungkin ;
  3. gerakan liberalisme yang betujuan untuk melindungi kepentingan individu melalui hukum tertulis ;

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar